Dana Desa, Penguasa dan Karakter kita

Oleh Daru Pamungkas

                Sejak kehadirannya pada 2015, dana desa sebenarnya sudah menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan masyarakat baik akademisi, pengamat politik maupun pelajar dan mahasiswa. Dana yang nilainya cukup besar itu, sangat riskan menjadi sumber masalah baru penyakit akut para penguasa negeri ini. Korupsi, yah itulah namanya. Sungguh sangat mengenaskan, dengan kehadiran dana desa, kita seolah sedang dipermainkan oleh kanyataan. Berangan-angan akan hadirnya kemajuan, yang datang lagi-lagi hanyalah keterpurukan.

                Seperti menjawab apa yang selama ini ditakutkan, Tuhan akhirnya memberi kita pemahaman bahwa dana desa mungkin bukanlah cara yang tepat untuk meraih kesejahteraan bagi tipe masyarakat Indonesia yang pemimpinnya masih haus akan kekuasaan. Dengan ditangkap tangan kemudian ditetapkannya Bupati Pamekasan Jawa Timur, Ahmad Syafii Yasin, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Rudi Indra, dan Kepala Desa Dasok, Pamekasan, Agus Mulyadi, sebagai tersangka suap kepada penegak hukum atas penyelewengan dana sebesar Rp. 100 juta  oleh KPK pada Rabu, (2/8). Dana desa benar-benar menjadi sumber masalah baru.  (Kompas, edisi Kamis 3/8, 2017)    

Dana desa sendiri merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun pada kenyataannya, dana desa menjadi ladang usaha baru bagi penguasa di tingkat paling tinggi sampai terendah yang ada di desa. Hal ini sungguh sangat menghawatirkan. Jika di Pamekasan saja bisa terjadi hal seperti ini, lalu, bagaimana dengan wilayah lainnya di Indonesia?

Meski pada 5 Juli lalu telah dibentuk Satuan Tugas Dana Desa yang diketuai langsung oleh mantan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samuel Samad Rianto, tetap saja dengan segala kerumitan birokrasi anggaran dana desa yang dilakukan oleh aparat desa yang tidak dilatih serius mengelola dana tersebut, maka peluang akan terjadinya penyelewangan dan korupsi masih besar. Ini menjadi masalah utama yang harus kita selesaikan bersama.

Banten, Provinsi yang sempat menempati posisi ke lima wilayah terkorup di Indonesia, sejauh ini tampaknya masih aman-aman saja dari fenomena dana desa. Tentu kita pun berharap segala kebaikan tetap melekat pada tubuh provinsi yang kini dipimpin oleh Wahidin Halim dan Andika Hazrumi ini. Dengan mengedepankan pembangunan yang terus dilakukan, Banten siap melaju menjadi provinsi yang berkemajuan.

Namun demikian, seharusnya kita juga tidak boleh lalai untuk terus memantau dan menjadi pengingat atas laju pemerintahan. Sikap kritis dan analisis sebaiknya semakin dipertajam mengingat masih banyaknya wilayah di Banten bahkan di kota dan Kabupaten Serang yang kondisi infrastruktur jalannya masih jauh dari kata layak. Ditambah lagi kisah kemiskinan masyarakatnya yang masih saja mewarnai dunia pemberitaan media lokal di Banten, membuat kita bertanya-tanya, kemana perginya ya dana desa? Entahlah.

Berbicara mengenai infrastruktur, mau tidak mau kita harus benar-benar meyakini bahwa kondisi jalan yang menghubungkan antar kampung ke kampung di Kabupaten Serang masih buruk. Penulis sendiri kebetulan merupakan relawan Rumah Dunia yang hampir setiap tahun membantu program kuliah kerja mahasiswa dengan kegiatan perpustakaan keliling. Lokasi pengabdian mahasiswa yang ditempatkan di pelosok perkampungan, membuat kami sedikit kesulitan. Hal ini diperparah dengan kondisi jalan yang sebenarnya tidak layak dilewati oleh kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Jalan berlubang, genangan air, tanah licin bebatuan, membuat mobil perpustakaan kami terkadang sampai tergelincir dan mengeluarkan biaya tambahan jika terjadi kerusakan. Kalau sudah rusak, tentu akan banyak pihak dirugikan. Selain Rumah Dunia, program pengabdian mahasiswa tidak akan berjalan, dan yang lebih miris lagi, harapan anak-anak pelosok kampung yang haus akan buku bacaan menjadi sirna!

Mengutip gagasan Emha Ainun Najib tentang penguasa dalam hal ini pemerintah di buku Jejak Tinju Pak Kiyai (Kompas, 2008) mengatakan, Kalau pijam filosofi “Gundul Pacul”: Pemerintah meletakkan “Bakul” kesejahteraan rakyat di atas kepalanya. Derajat pemerintah ada di bawah maqam ro’iyah. Tugas mereka mengolah modal kekayaan negara untuk diantarkan kepada rakyat berupa kesejahteraan lahir batin. Demokrasi adalah salah satu jenis kendaraan untuk mengantarkan kesejahteraan itu. Pemerintah dilarang “gembelengan”: main-main, sok kuasa, lupa hakikat demokrasi dan ro’iyah, merasa diri di atas rakyat dan lupa bahwa rakyat bisa hidup tanpa pemerintah, sementara pemerintah tak bisa ada tanpa rakyat. Jadi, kalau dalam hal infrastruktur saja pemerintah masih mengabaikannya, bagaimana mungkin bisa mengantarkan kesejahteraan kepada rakyat.

Sebagai manusia biasa, penguasa juga tentu bukanlah mahluk sempurna. Pasti memiliki kekurangan dan kelebihan dalam menangani tugas kepemimpinan. Oleh karena itu, penulis juga mencoba berpikir subjektif terkait keunikan-keunikan yang terjadi di masyarakat kita. Selain pemerintah, sebaiknya kita juga sebagai masyarakat harus mengoreksi diri. Apakah pola hidup yang selama ini kita jalani sudah bisa dikatakan baik dan benar, atau jangan-jangan malah tidak baik dan tidak benar. Tentu kita sendirilah yang bisa menjawabnya.

Maka, sebagai masyarakat Banten yang terkenal dengan kereligiusitasannya, marilah kita kembali meneledani pola hidup Rasulallah Saw. Salah satu karakter Rasul yang patut kita terapkan di kehidupan sehari-hari di zaman kontemporer saat ini adalah keseimbangan dunia dan akhirat.  Seperti yang termaktub dalam buku Samudera Keteladanan Muhammad karya Nurul H Maarif (Alvabet, 2017), Rasul mengajarkan kepada umatnya untuk menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat, dengan tetap memprioritaskan kepentingan akhirat. Boleh-boleh saja mencari keduniaan, namun hendaklah hal itu dijadikan sarana menuju akhirat dan menggapai ridha-Nya.

Semoga kita termasuk golongan masyarakat yang bisa menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga dengan hadirnya dana desa, para pemimpin menjadi amanah atas tugas yang diberikan, dan rakyat pun akan mengatur pola hidup menjadi lebih terstruktur dengan tidak terus mengejar dunia tanpa ada kehidupan akhirat di dalamnya. Kalau sudah demikian, maka sifat konsumtif yang ada pada diri kita masing-masing baik penguasa maupun rakyat bisa berkurang, dan tentu hal itu menjadi pemantik hadirnya kesejahteraan.

Penulis adalah Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten dan Relawan Rumah Dunia